Powered By

Free XML Skins for Blogger

Powered by Blogger

Pulau sabang, Aceh


Kota Sabang berada di pulau Weh dan merupakan ibu kotanya. Pulau ini terletak di ujung pulau Sumatra dan merupakan zona ekonomi bebas dan daerah Indonesia yang terletak paling barat.
Sejak lama Sabang terkenal dengan titik 0° nya yaitu bagian paling barat dari wilayah Indonesia.
Sejak didirikannya Sabang Maatschappij pada tahun 1895 Pelabuhan Sabang mempunyai arti penting pada zaman Belanda, karena dari pelabuhan itulah kapal-kapal besar Belanda mengangkut rempah-rempah dari Bumi Nusantara untuk dijual ke Eropa.
Kota Sabang sebelum Perang Dunia II adalah kota pelabuhan terpenting dibandingkan Temasek (sekarang Singapura), Kota Sabang terdiri dari 2 bagian yaitu Kota Atas dan Kota Bawah.

"baca selengkapnya"............

Danau takengon, Aceh



















Nanggröe Aceh Darussalam adalah sebuah Daerah Istimewa setingkat provinsi yang terletak di Pulau Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Daerah ini berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatra Utara di sebelah tenggara dan selatan.
Ibukota Aceh ialah Banda Aceh. Pelabuhannya adalah Malahayati-Krueng Raya, Sabang, Lhokseumawe dan Langsa. Aceh merupakan kawasan yang paling buruk dilanda gempa dan tsunami 26 Desember 2004. Beberapa tempat di pesisir pantai musnah sama sekali. Yang terberat adalah Banda Aceh, Aceh Besar, Calang-Aceh Jaya, Aceh Barat, Singkil dan Simeulu.
Aceh mempunyai kekayaan sumber alam seperti minyak buni dan gas Alam. Sumber alam itu terletak di Aceh Utara dan Aceh Timur. Aceh juga terkenal dengan sumber hutannya, yang terletak di sepanjang jajaran Bukit Barisan, dari Kutacane, Aceh Tenggara, sampai Seulawah, Aceh Besar. Sebuah taman Nasional Gunung Leuser juga terdapat di Aceh Tenggara

"baca selengkapnya"............

Sungai alas, Aceh


Aceh menawarkan banyak obyek wisata untuk dikunjungi. Dan sangat bervariasi dari pertunjukan budaya, obyek alam, sampai potensi bahari. Masyarakat Aceh juga cukup banyak mewarisi sejarah yang mengagumkan, namun karena terlalu lama terlibat perang dengan Belanda, Jepang dan perang saudara, maka banyak peninggalan sejarah tersebut menjadi puing-puing dan bahkan hilang. Sebagian kecil yang masih tersisa berupa batu nisan, mesjid kuno, perpustakaan kuno, rumah tua, dan sebagainya merupakan hal yang cukup menarik untuk dilihat oleh pengunjung. Selain itu ada juga peninggalan kerajaan Islam seperti Peureulak, Pasai, Pedir, Daya dan Aceh Darussalam, yang berupa benteng, masjid, kuburan, rumah, barang antik, dll. Beberapa barang tersebut dapat ditemukan di museum sedangkan yang lainnya masih berada di lokasinya semula.
Pesona alam di Aceh dihiasi dengan hutan hujan, perbukitan, pegunungan, dan laut. Ada banyak gunung berapi semi aktif di Aceh yang dikelilingi oleh hutan, danau dan air panas. Hutan di Aceh dihuni berbagai macam hewan liar, salah satu hutan yang dilindungi adalah Leuser National Park.
Keistimewaan Aceh yang lain adalah variasi buah-buahannya; seperti mangga, durian, Iangsat; dan biota lautnya, seperti kepiting, kerang laut, udang, dll.

"baca selengkapnya"............

Gunung sibayak,Sumatra utara


Brastagi adalah sebuah kecamatan di dalam Kabupaten Karo, Sumatra Utara.
Brastagi adalah salah satu objek wisata dan tempat peristirahatan di dataran tinggi Karo yang sejuk. Berjarak 50 km, Brastagi dapat dicapai dengan perjalanan sekitar 2 jam dari Kota Medan. Brastagi diapit oleh 2 gunung berapi aktif di dataran tinggi Karo yaitu Gunung Sibayak dan Sinabung.
Objek-objek wisata terkenal di Brastagi:
Gundaling
Mikie Holiday - sebuah resort dengan fasilitas theme park
Hotel-hotel penginapan di Brastagi:
Sibayak International
Rose Garden
Sinabung International
Rudang Hotel
Mutiara
Bere Karona Hotel
Bukit Kubu Hotel
Danau Toba Int'l Cottage
Brastagi Cottage
G.M Panggabean International
Brastagi Mega View
Danau Toba Hotel
Torong Inn Hotel

"baca selengkapnya"............

Nelayan danau toba, Sumatar utara


Danau Toba adalah sebuah danau vulkanik sebesar 100km x 30km di Sumatera Utara, Sumatera, Indonesia. Di tengahnya terdapat sebuah pulau vulkanik bernama Pulau Samosir.
Danau Toba sejak lama menjadi daerah tujuan wisata penting di Sumatera Utara selain Bukit Lawang dan Nias, menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

"baca selengkapnya"............

Danau toba, Sumatra utara


Diperkirakan Danau Toba terjadi saat ledakan sekitar 73.000-75.000 tahun yang lalu dan merupakan letusan supervolcano (gunung berapi super) yang paling baru. Bill Rose dan Craig Chesner dari Michigan Technological University memperkirakan bahwa bahan-bahan vulkanik yang dimuntahkan gunung itu sebanyak 2800km3, dengan 800km3 batuan ignimbrit dan 2000km3 abu vulkanik yang diperkirakan tertiup angin ke barat selama 2 minggu.
Kejadian ini menyebabkan kematian massal dan pada beberapa spesies juga diikuti kepunahan. Menurut beberapa bukti DNA, letusan ini juga menyusutkan jumlah manusia sampai sekitar ribuan saja.
Setelah letusan tersebut, terbentuk kaldera yang kemudian terisi oleh air dan menjadi yang sekarang dikenal sebagai Danau Toba. Tekanan ke atas oleh magma yang belum keluar menyebabkan munculnya Pulau Samosir.

"baca selengkapnya"............

Masjid pulau penyengat, Kepulauan Riau

















Sebelum kemerdekaan, Kota Tanjungpinang berasal dari Kerajaan Melayu yang didirikan sekitar Abad XVI. Menurut sejarah pusat pmerintahan berkedudukan di Pulau Penyengat, sekarang ini menjadi lokasi pariwisata budaya sebagai pusat pengembang budaya melayu. Dengan raja pertama yang memerintah adalah bernama Raja Abdul Rahman. Pada masa pemerintahan rajanya dari tahun 1722-1911 menjalankan dengan adil dan bijaksana, sehingga kesejahteraan rakyatnya meningkat dan selain itu juga berhasilan menjalankan roda pemeritahnya, sehinga terkenal di Nusantara serta kawasan Semenanjung.Setelah Sutan Riau wafat pada Tahun 1911, kerajaan tersebut diteruskan oleh keturunannya dan raja terakhir adalah Raja Jakfaar dan Istrinya bernama Engku Putri Hamidah.Kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia diperoleh dari penjajahan, maka pada erah otonomi daerah wilayah kerajaan ini menjadi bagian dari Kota Tanjungpinang.Kota Tanjungpinang setelah depenitif dengan melalui pemilihan Walikota oleh DPRD Kota Tanjungpinang, maka sebagai Walikota yang terpilih untuk pertama kalinya, adalah Suryatati A.Manan menjadi Kepala Daerah, beliau memerintah sejak tahun 2002 sampai sekarang dengan usia pemerintah baru memasuki pada usia tahun ke 4 Sebagai pusat pemerintah berada di Kota Tanjungpinang di pemukiman padat penduduk dan untuk masa akan datang pusat pemerintah di pusatkan bagian selatan yaitu di Senggarang, hal ini adalah sebagai mengimbangi kesenjangan pembangunan dan pekepadatan penduduk yang selama ini berpusat di kota lama (bagian sebelah utara).TERBENTUKNYA KOTA TANJUNGPINANG

"baca selengkapnya"............

Senja di natuna, Kepulauan Riau


Sejarah Kabupaten Natuna tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kabupaten Kepulauan Riau, karena sebelum berdiri sendiri sebagai daerah otonomi, Kabupaten Natuna merupakan bahagian dan Wilayah Kepulauan Riau.
Berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia, Propinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1956 menggabungkan diri ke dalam Wilayah Republik Indonesia, dan Kepulauan Riau diberi status Daerah Otonomi Tingkat II yang dikepalai Bupati sebagai kepala daerah yang membawahi 4 kewedanaan sebagai berikut:
Kewedanaan Tanjungpinang, meliputi Kec. Bintan Selatan (termasuk Bintan Timur, Galang,Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur).
Kewedanaan Karimun, meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur dan Moro.
Kewedanaan Lingga, meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Singkep dan Senayang.
Kewedanaan Pulau Tujuh, meliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tembelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.
Kewedanaan Pulau Tujuh yang membawahi Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur beserta kewedanaan laiannya dihapus berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 9 Agustus 1964 No. UP/247/5/1965. Berdasarkan ketetapan tersebut, terhitung 1 Januari 1966 semua daerah administratif kewedanaan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapus.
Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 dari hasil pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau, yang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai, dan Serasan dan satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan.
Seiring dengan kewenangan otonomi daerah, Kabupaten Natuna kemudian melakukan pemekaran daerah kecamatan, yang hingga tahun 2004 menjadi 10 kecamatan dengan penambahan, Kecamatan Pal Matak, Subi, Bunguran Utara, dan Pulau Laut dengan jumlah kelurahan/desa sebanyak 53.
Hingga tahun 2007 ini Kabupaten Natuna telah memiliki 16 Kecamatan. 6 Kecamatan pemekaran baru itu diantaranya adalah Kecamatan Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Siantan Selatan, Siantan Timur dan Jemaja Timur dengan total jumlah kelurahan/desa sebanyak 75.

"baca selengkapnya"............

Pantai lagoi bintan, Kepulauan Riau


Provinsi Kepulauan Riau merupakan gerbang wisata mancanegara kedua setelah Pulau Bali. Jumlah wisatawan asing sebesar 1,5 juta orang pada tahun 2005. Objek wisata di Provinsi Kepulauan Riau antara lain wisata pantai yang terletak di berbagai Kabupaten dan Kota. Pantai Melur dan Pantai Nongsa di Kota Batam, Pantai Belawan di Kabupaten Karimun, Pantai Lagoi, Pantai Tanjung Berakit, Pantai Trikora, dan Bintan Leisure Park di Kabupaten Bintan. Kabupaten Natuna terkenal dengan wisata baharinya seperti snorkeling.
Selain wisata pantai dan bahari, Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki objek wisata lainnya seperti cagar budaya, makam-makam bersejarah, tarian-tarian tradisional serta event-event khas daerah. Di kota Tanjungpinang terdapat pulau penyengat sebagai pulau bersejarah karena di pulau ini terdapat mesjid bersejarah dan makam-makam Raja Haji Fisabililah dan Raja Ali Haji yang kedua-duanya adalah pahlawan nasional.
Jika dilihat dari fasilitas hotel sebagai sarana bagi para wisatawan maka Kota Batam merupakan Kota dengan jumlah Hotel, Kamar dan Tempat Tidur paling banyak. Melalui tabel berikut kita dapat mengetahui perbandingan Batam dan pintu masuk utama para wisatawan di Provinsi Kepulauan

"baca selengkapnya"............

Pantai sakera bintan, Kepulauan Riau


Kabupaten Kepulauan Riau (Bintan) telah dikenal beberapa abad silam tidak hanya di belahan nusantara ini, tetapi juga di mancanegara. Wilayahnya mempunyai ciri khas terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Cina Selatan. Karena itulah, julukan “Bumi Segantang Lada” sangat tepat untuk menggambarkan betapa banyaknya pulau yang ada di daerah ini. Pada kurun waktu 1722-1911, di Kepulauan Riau terdapat dua kerajaan Melayu yang berkuasa dan berdaulat yaitu Kerajaan Riau Lingga yang pusat kerajaannya berada di Daik dan Kerajaan Melayu Riau dengan pusat pemerintahannya berada di Pulau Bintan.
Jauh sebelum ditandatanganinya Treaty of London, kedua Kerajaan Melayu tersebut dilebur menjadi satu sehingga menjadi semakin kuat. Wilayah kekuasaannya pun tidak hanya terbatas di Kepulauan Riau saja, tetapi telah meliputi wilayah Johor dan Malaka (Malaysia), Singapura dan sebagian kecil wilayah Indragiri Hilir. Pusat kerajaannya berada di Pulau Penyengat dan menjadi terkenal di Nusantara dan kawasan Semenanjung.
Setelah Sultan Riau meninggal pada tahun 1911, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan amir-amirnya sebagai Districh Thoarden untuk daerah yang besar dan Onder Districh Thoarden untuk daerah yang agak kecil. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menyatukan wilayah Riau Lingga dengan Indragiri untuk dijadikan sebuah Keresidenan yang dibagi menjadi dua Afdelling yaitu, Afdelling Tanjungpinang yang meliputi Kepulauan Riau – Lingga, Indragiri Hilir dan Kateman yang berkedudukan di Tanjungpinang dan sebagai penguasa tunggal dan penanggung jawab dalam Afdelling ini ditunjuk seorang Residen.
Afdelling Indragiri yang berkedudukan di Rengat dan diperintah oleh seorang Asisten Residen (dibawah) perintah Residen. Dalam tahun 1940 Keresidenan ini dijadikan Residente Riau dengan dicantumkan Afdelling Bengkalis (Sumatra Timur) dan sebelum tahun 1945 – 1949 berdasarkan Besluit Gubernur General Hindia Belanda tanggal 17 Juli 1947 No. 9 dibentuk daerah Zelf Bestur (daerah Riau).
Berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1950 No. 9/Deprt/1950 menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia, dan Kepulauan Riau diberi status daerah Otonom Tingkat II yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah dengan membawahi empat kewedanan sebagai berikut, masing-masing, Kewedanan Tanjungpinang meliputi wilayah Kecamatan Bintan Selatan (termasuk Kecamatan Bintan Timur, Galang, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur sekarang), Bintan Utara dan Batam.
Kewedanan Karimun meliputi wilayah Kecamatan Karimun, Kundur dan Moro, Kewedanan Lingga meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Singkep dan Senayang, serta Kewedanan Pulau Tujuh meliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.
Kemudian berdasarkan Surat Keputusan No. 26/K/1965 dengan mempedomani Instruksi Gubernur Daerah Tingkat I Riau tanggal 10 Februari 1964 No. 524/A/194 dan Instruksi No.16/V/1964 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 9 Agustus 1964 No.UP/247/5/1965, tanggal 15 Nopember 1965 No.UP/256/5/1965 menetapkan bahwa, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1966 semua daerah Administratif Kewedanan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapuskan.
Pada tahun 1983, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1983, telah dibentuk Kota Administratif (Kotif) Tanjungpinang yang membawahi dua kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kecamatan Tanjungpinang Timur, dan pada tahun yang sama sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1983 telah pula dibentuk Kotamadya Batam.
Dengan adanya pengembangan wilayah tersebut, maka Batam tidak lagi menjadi bagian Kabupaten Kepulauan Riau. Berdasarkan Undang-Undang No. 53 tahun 1999 dan diperbaharui dengan UU No. 13 tahun 2000, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan lagi menjadi 3 kabupaten yakni, Kabupaten Kepulauan Riau (Bintan), Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna.
Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2001, terhitung 17 Oktober 2001, Kota Administratif Tanjungpinang ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonom yang terpisah dari Kabupaten Kepulauan Riau dengan memiliki empat kecamatan, yakni Kecamatan Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang Kota dan Bukit Bestari

"baca selengkapnya"............

Pelabuhan bengkalis, Riau


Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau dengan ibukota Bengkalis
yang berada di Pulau Bengkalis, terpisah dari Pulau Sumatera. Luas wilayahnya ±30.646,83 km² dengan penduduk ±1,25 juta jiwa. Kota terbesar di kabupaten ini adalah Duri dan Selat Panjang.
Penghasilan terbesar Kabupaten Bengkalis adalah minyak bumi, yang menjadi sumber terbesar APBD-nya bersama dengan gas.

Kabupaten Bengkalis

"baca selengkapnya"............

Sungai siak pekanbaru, Riau


Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 Nopember 1952 s/d 5 Maret 1958).
Periode 5 Maret 1958 – 6 Januari 1960

Dalam Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara No 75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II ;
Bengkalis
Kampar
Indragiri
Kepulauan Riau, termaktub dalam UU No. 12 tahun 1956 (L. Negara tahun 1956 No.25)
Kotaparaja Pekanbaru, termaktub dalam Undang-undang No. 8 tahun 1956 No. 19
Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Februari 1958 No. 258/M/1958 telah diangkat Mr. S.M. Amin, Gubernur KDH Provinsi Riau di lakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjungpinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Pelantikan tersebut dilakukan ditengah-tengah klimaksnya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI di Sumatera Tengah yang melibatkan secara langsung daerah Riau. Dengan demikian, Pemerintah Daerah Riau yang baru terbentuk harus mencurahkan perhatian dan kegiatannya untuk memulihkan keamanan di daerahnya sendiri.
Seiring dengan terjadinya gerakan koreksi dari daerah melalui PRRI, telah menyebabkan kondisi perekonomian di Provinsi Riau yang baru terbentuk semakin tidak menentu. Untuk mengatasi kekurangan akan makanan, maka diambil tindakan darurat, para pedagang yang mampu dikerahkan untuk mengadakan persediaan bahan makanan yang luas. Dengan demikian dalam waktu singkat arus lalu lintas barang yang diperlukan rakyat berangsur-angsur dapat dipulihkan kembali.
Di Riau Daratan yang baru dibebaskan dari pengaruh PRRI, pemerintahan di Kabupaten mulai ditertibkan. Sebagai Bupati Inderagiri di Rengat ditunjuk Tengku Bay, di Bengkalis Abdullah Syafei. Di Pekanbaru dibentuk filial Kantor Gubernur yang pimpinannya didatangkan dari kantor Gubernur Tanjungpinang, yaitu Bupati Dt. Wan Abdurrachman dibantu oleh Wedana T. Kamaruzzaman.

Pemindahan Ibukota

Karena situasi daerah telah mulai aman, maka oleh pemerintah (Menteri Dalam Negeri) telah mulai difikirkan untuk menetapkan ibukota Provinsi Riau secara sungguh-sungguh, karena penetapan Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah mengirim kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.
Untuk menanggapi maksud kawat tersebut secara sungguh-sungguh dan penuh pertimbangan yang cukup dapat dipertanggung jawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No.21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.
Panitia ini telah berkeliling ke seluruh Daerah Riau untuk mendengar pendapat-pendapat pemuka-pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan, bahwa sebagai ibukota terpilih Kota Pekanbaru. Pendapatan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des.52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau.
Untuk merealisir ketetapan tersebut, dibentuklah dipusat suatu panitia interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk pula suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.
Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan bangunan-bangunan yang dalam waktu singkat dapat menampung pemindahan kantor-kantor dan pegawai-pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Penpres No.6/1959 sekaligus direalisir.
Gubernur Mr. S.M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru belum mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

Periode 6 Januari 1960 – 15 Nopember 1966

Dengan di lantiknya Letkol Kaharuddin Nasution sebagai Gubernur, maka struktur Pemerintahan Daerah Tingkat I Riau dengan sendirinya mengalami pula perubahan. Badan Penasehat Gubernur Kepala Daerah dibubarkan dan pelaksanaan pemindahan ibukota dimulai. Rombongan pemindahan pertama dari Tanjungpinang ke Pekanbaru dimulai pada awal Januari 1960 dan mulai saat itu resmilah Pekanbaru menjadi ibukota.
Aparatur pemerintahan daerah, sesuai dengan Penpres No.6 tahun 1959 mulai dilengkapi dan sebagai langkah pertama dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 April 1960 No. PD6/2/12-10 telah dilantik Badan Pemerintah Harian bertempat di gedung Pei Ing Pekanbaru dengan anggota-anggota terdiri dari :
Wan Ghalib
Soeman Hs
A. Muin Sadjoko
Anggota-anggota Badan Pemerintahan Harian tersebut merupakan pembantu-pembantu Gubernur Kepala Daerah untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Di dalam rapat Gubernur, Badan Pemerintah Harian dan Staff Residen Mr. Sis Tjakraningrat, disusunlah program kerje Pemerintah Daerah, yang dititik beratkan pada :
Pemulihan perhubungan lalu lintas untuk kemakmuran rakyat.
Menggali sumber-sumber penghasilan daerah
Menyempurnakan aparatur.
Program tersebut dilaksanakan secara konsekwen sehingga dalam waktu singkat jalan raya antara Pekanbaru sampai batas Sumatera Barat siap dikerjakan. Jalan tersebut merupakan kebanggaan Provinsi Riau. Pemasukan keuangan daerah mulai kelihatan nyata, sehingga Kas Daerah yang pada mulanya kosong sama sekali, mulai berisi. Anggaran Belanja yang diperbuat kemudian tidak lagi merupakan anggaran khayalan tetapi betul-betul dapat dipenuhi dengan sumber-sumber penghasilan sendiri sebagai suatu daerah otonom.
Disamping itu atas prakarsa Gubernur Kaharuddin Nasution diusahakan pula pengumpulan dana disamping keuangan daerah yang sifatnya inkonvensional. Dana ini diperdapat dari sumber-sumber di luar anggaran daerah, dan hasilnya dimanfaatkan untuk pembangunan, diantaranya pembangunan pelabuhan baru beserta gudangnya, gedung pertemuan umum (Gedung Trikora), gedung Universitas Riau, Wisma Riau Mesjid Agung, Asrama Pelajar Riau untuk Putera dan Putri di Yogyakarta dan lain-lain.
Untuk penyempurnaan pemerintahan daerah, disusunlah DPRD-GR. Untuk itu ditugaskan anggota BPH Wan Ghalib dengan dibantu Bupati Dt. Mangkuto Ameh untuk mengadakan hearing dengan partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa dalam menyusun komposisi. Sesuai dengan itu diajukan sebanyak 38 calon anggota yang disampaikan kepada menteri dalam negeri Ipik Gandamana.
Usaha untuk menyempurnakan Pemerintah Daerah terus ditingkatkan, disamping Gubernur Kepala Daerah, pada tanggal 25 April 1962 diangkat seorang Wakil Gubernur kepala Daerah, yaitu Dt. Wan Abdurrahman yang semula menjabat Walikota Pekanbaru, jabatan Walikota dipegang oleh Tengku Bay.
Masuknya unsur-unsur Nasional dan Komunis dalam tubuh BPH disebabkan saat itu sudah merupakan ketentuan yang tidak tertulis, bahwa semua aparat pemerintahan harus berintikan “NASAKOM”. Kemudian Penpres No. 6 tahun 1959 diganti dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Nasakomisasi diterapkan tidak melalui ketentuan perundang-undangan tetapi tekanan-tekanan dari atas.
Sejalan dengan itu dibentuk pula pula apa yang dinamakan Front Nasional Daerah Tingkat I Riau, yang pimpinan hariannya terdiri dari unsur Nasakom. Front Nasional ini mengkoordinir semua potensi parta-partai politik dan organisasi-organisasi massa. Dengan sendirinya di dalam Front Nasional ini bertarung ideologi yang bertentangan, yang menurut cita-cita haruslah dipersatukan.
Kedudukan pimpinan harian Front Nasional ini merupakan kedudukan penting, karena mereka menguasai massa rakyat. Karena itu pulalah Pimpinanan Harian tersebut didudukkan di samping Gubernur Kepala Daerah, yang merupakan anggota Panca Tunggal. Atas dasar Nasakomisasi ini, maka golongan komunis telah dapat merebut posisi yang kuat. Ditambah pula dengan tekanan-tekanan pihak yang berkuasa, maka peranan komunis dalam Front Nasional tersebut sangat menonjol.
Disamping penyempurnaan aparatur pemerintahan, oleh Pemerintah Daerah dirasakan pula bahwa luasnya daerah-daerah kabupaten yang ada dan batas-batasnya kurang sempurna, sehingga sering menimbulkan stagnasi dalam kelancaran jalannya roda pemerintahan. Ditambah lagi adanya hasrat rakyat dari beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Rokan, Bagan Siapi-api dan lain-lain yang menginginkan supaya daerah-daerah tersebut dijadikan Kabupaten. Untuk itu maka oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada tanggal 15 Desember 1962 dengan SK. No.615 tahun 1962 di bentuklah suatu panitia.
Hasil kerja dari pantia tersebut menjadikan Provinsi Riau 5 (lima) buah daerah tingkat II dan satu buah Kotamadya.
Kotamadya Pekanbaru : Walikota KDH Kotamadya Tengku Bay.
Kabupaten Kampar : Bupati KDH R. Subrantas
Kabupaten Indragiri Hulu : Bupati KDH. H. Masnoer
Kabupaten Indragiri Hilir : Bupati KDH Drs. Baharuddin Yusuf
Kabupaten Kepulauan Riau : Bupati KDH Adnan Kasim
Kabupaten Bengkalis : Bupati KDH H. Zalik Aris
Sewaktu pemerintah pusat memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, serta ditingkatkan dengan konfrontasi fisik dengan keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1963, maka yang paling dahulu menampung konsekwensi-konsekwensinya adalah daerah Riau. Daerah ini yang berbatasan langsung dengan kedua negara tetangga tersebut dan orientasi ekonominya sejak berabad-abad tergantung dari Malaysia dan Singapura sekaligus menjadi kacau.
Untuk menghadapi keadaan yang sangat mengacaukan kehidupan rakyat tersebut, dalam rapat kilat yang diadakan Gubernur beserta anggota-anggota BPH, Catur Tunggal dan Instansi-instansi yang bertanggung jawab, telah dibahas situasi yang gawat tersebut serta dicarikan jalan keluar untuk bisa mengatasi keadaan. Kepada salah seorang anggota BPH ditugaskan untuk menyusun suatu konsep program yang meliputi semua bidang kecuali bidang pertanahan, dengan diberi waktu satu malam. Dalam rapat yang diadakan besok paginya konsep yang telah disusun tersebut diterima secara mutatis mutandis.
Tetapi nyatanya pemeritah pusat waktu itu tidak dapat melaksanakan program tersebut sebagaimana yang diharapkan terutama tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi langsung oleh rakyat, seperti pengiriman bahan pokok untuk daerah-daerah Kepulauan dan penyaluran hasil produksi rakyat.
Dalam bidang moneter diambil pula tindakan-tindakan drastis dengan menghapuskan berlakunya mata uang dollar Singapura/Malaysia di Kepulauan Riau, serta menggantinya dengan KRRP (Rupiah Kepualaun Riau) yang berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1963. Untuk melaksanakan pengrupiahan Kepualauan Riau tersebut, diberikan tugas kepada Team Task Force II dibawah pimpinan Mr. Djuana dari Bank Indonesia.
Dengan perubahan-perubahan pola ekonomi secara mendadak dan menyeluruh dengan sendirinya terjadi stagnasi. Perekonomian jadi tidak menentu. Arus barang terhenti, baik keluar maupun masuk. Daerah Riau yang pada dasarnya adalah penghasil barang ekspor, akhirnya menjadi kekeringan. Barang-barang produksi rakyat, terutama karet menjadi menumpuk dan tak dapat di alirkan, barang-barang kebutuhan rakyat tidak masuk kecuali yang didatangkan oleh pemerintah sendiri yang tebatas hanya di kota-kota pelabuhan. Kebijaksanaan yang diambil pemerintah kemudian tidak meredakan keadaan, malahan menambah kesengsarahan rakyat, terutama di bidang ekonomi dan keamanan.
Untuk menanggulangi bidang ekonomi, di pusat dibentuk Komando Tertinggi Urusan Ekonomi (Kotoe) yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri I Dr. Subandrio. Di Riau di tunjuk Gubernur Kaharuddin Nasution sebagai pembantu Kotoe tersebut. Oleh Kotoe di tunjuk PT. Karkam dengan hak monopoli untuk menampung seluruh karet rakyat dan mengekspor keluar negeri. Kondisi ini justru semakin memperburuk perekonomian rakyat.
Pada tahun–tahun terakhir masa jabatan Gubernur Kaharuddin Nasution terjadi ketegangan dengan pemuka-pemuka masyarakat Riau. Dari segi politis, ketegangan dengan tokoh-tokoh masyarakat Riau telah berjalan beberapa tahun yang berpangkal pada politik kepegawaian. Pemuka-pemuka daerah berpendapat bahwa Gubernur Kaharuddin Nasution terlalu banyak memberikan kedudukan-kedudukan kunci kepada orang-orang yang dianggap tidak mempunyai iktikad baik terhadap daerah Riau. Hal ini ditambah pula dengan ditangkapnya Wakil Gubernur Dt. Wan Abdul Rachman yang difitnah ikut dalam gerakan membentuk negara RPI (Republik Persatuan Indonesia), fitnahan ini dilansir oleh PKI. Akibatnya Dt. Wan Abdurrachman diberhentikan dari jabatannya dengan hak pensiun.
Kebangkitan Angkatan 66 dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran di Riau bukanlah suatu gerakan spontanitas tanpa sadar. Kebangkitan Angkatan 66 timbul dari suatu embrio proses sejarah yang melanda Tanah Air. Konsep Nasakom Orde Lama menimbulkan penyelewengan-penyelewengan dalam segala aspek kehidupan nasional. Lembaga-lembaga Negara tidak berfungsi sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945. Penetrasi proses Nasakomisasi ke dalam masyarakat Pancasilais menimbulkan keretakan sosial dan menggoncangkan sistem-sistem nilai yang menimbulkan situasi konflik. Di tambah lagi adanya konfrontasi dengan Malaysia yang menyebabkan rakyat Riau sangat menderita karena kehidupan perekonomian antara Riau dengan Malaysia menjadi terputus.
Demikianlah penderitaan, konfrontasi dan kemelut berlangsung terus dan suasana semakin panas di Riau. Menjelang meletusnya G 30 S/PKI kegiatan tokoh-tokoh PKI di Riau makin meningkat. Mereka dengan berani secara langsung menyerang lawan-lawan politiknya. Tokoh-tokoh PKI Riau Alihami Cs mempergunakan kesempatan dalam berbagai forum untuk menghantam lawan-lawannya dan menonjolkan diri sebagai pihak yang revolusioner. Begitu juga masyarakat Tionghoa yang berkewargaan negara RRT memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Malam tanggal 30 September 1965 mereka yang tergabung dalam Baperki bersama-sama dengan PKI Riau mengadakan konsolidasi dan Show of force dalam memperingati Hari Angkatan Perang Republik Indonesia, jadi sehari mendahului waktu peringatan yang sebenarnya. Tindakan selanjutnya; PKI beserta ormas-ormasnya memboikot sidang pleno lengkap Front Nasional Riau yang langsung dipimpin oleh Gubernur Kaharuddin Nasution pada tanggal 30 September 1965. Ternyata kegiatan dan pergerakan PKI beserta ormas-ormasnya adalah untuk merebut pemerintahan yang syah. Kondisi ini akhirnya bisa di akhiri, perjuangan generasi muda Riau tidak sia-sia, rezim Orde Lama di Riau tamat sejarahnya dan Kolonel Arifin Achmad diangkat sebagai care taker Gubernur/KDH Riau pada tanggal 16 Nopember 1966. Mulai saat itu tertancaplah tonggak kemenangan Orde Baru di Riau.
Dengan diangkatnya Kolonel Arifin Achmat sebagai care taker Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau terhitung mulai tanggal 16 Oktober 1966 dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. UP/4/43-1506. pelantikannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Letnan Jenderal Basuki rachmad dalam suatu sidang pleno DPR-GR Provinsi Riau pada tanggal 15 Nopember 1966. Kemudian pada tanggal 16 Februari 1967 DPRD-GR Provinsi Riau mengukuhkan Kolonel Arifin Achmad sebagai Gubernur Riau dengan Surat Keputusan Nomor 002/Kpts/67. Maka Menteri Dalam Negeri mengesyahkan pengangkatan Kolonel Arifin Achmad sebagai Gubernur Kepala Derah Provinsi Riau untuk masa jabatan 5 tahun, dengan Surat Keputusan No. UP/6/1/36-260, tertanggal 24 Februari 1967. Surat Keputusan tersebut diperbaharui dengan Surat Keputusan Presiden Repbulik Indonesia Nomor : 146/M/1969 tertanggal 17 Nopember 1969.

"baca selengkapnya"............

Pantai di pulau mentawai, Sumatra barat


Mentawai, adalah nama sebuah kepulauan di lepas pantai Sumatra Barat, sekaligus nama kabupaten.
Ibukota : Tuapejat
Wilayah : 601 km2
Penduduk : ~64.235 jiwa
Provinsi : Sumatra Barat
Jumlah kecamatan : 4
Jumlah desa : 40

"baca selengkapnya"............

Senja di pulau mentawai, Sumatra barat


"baca selengkapnya"............

Danau maninjau, Sumatra barat


Danau Maninjau telah menjadi salah satu objek pariwisata internasional. Jumlah wisman dari Eropa dan Amerika, ditambah dari Asia seperti Jepang, Australia, tahun demi tahun meningkat. Namun, hal itu terjadi sebelum Indonesia dilanda krisis berkepanjangan. Citra negatif akibat berbagai peristiwa yang menyangkut masalah keamanan—seperti tragedi Mei 1998 di Jakarta, bentrokan antaretnis di beberapa daerah—tak kunjung menghilang. Ini berpengaruh besar pada aspek pariwisata di Indonesia.Wisman datang ke Sumatra Barat dari dua arah utama. Alternatif pertama dari Medan dengan pesawat terbang, yang kedua overland (jalan darat) dari Jakarta. Ada juga langsung dari Singapura atau Kuala Lumpur. Mereka menginap di kota sejuk Bukittinggi. Dari kota ini—yang mempunyai ciri khas jam gadang—wisman kemudian mengadakan perjalanan keliling ke objek wisata di seantero Provinsi Sumbar.Danau Maninjau tentu menjadi tujuan wisata yang utama. Di sekitar danau, terdapat hotel untuk wisatawan. Belakangan, penduduk menyewakan juga rumahnya untuk tempat tinggal sementara para turis. Bukittinggi dan danau berjarak tempuh mobil berkisar 40 menit. Perjalanan dari bandara Tabing di Padang ke Bukittinggi membutuhkan waktu dua jam dengan berkendara mobil. Dari danau menuju Puncak Lawang, akan melewati perjalanan dengan 44 belokan. Itu sebabnya rute ini dinamakan Kelok Ampek Puluh Ampek. Setiap kelokan memang patah. Dan setiap kelokan itu diberi nomor berurut, terpampang pada signboard di tiap sudutnya. Jarak tempuhnya kurang dari setengah jam.Tak diragukan, kawasan itu menggoreskan kenangan indah bagi pengunjungnya. Para wisatawan biasanya tak hanya ingin menikmati keindahan alam, tetapi juga mengenal budaya masyarakatnya. Masyarakat Minang merupakan cerita menarik untuk didengar. Adapun alam Danau Maninjau yang menakjubkan itu, kelilingnya berkisar 70 kilometer. Andaikan diolah, wilayah ini mampu memberikan berbagai aktivitas bagi peminat kegiatan di air. Tahun depan, ajang paralayang Danau Maninjau yang sudah terembrio sebagai peristiwa internasional akan diperluas lagi karena tanggal dan harinya telah diagendakan. Penting bagi wisman untuk mengetahui jadwal kegiatan di daerah wisata tujuan. Dengan begitu, mereka bisa mempersiapkan diri. Ah, andaikan tak ada SARS, tak ada invasi model Amerika ke Irak, tak ada citra keamanan yang buruk….kita boleh berharap pariwisata Indonesia bisa berkembang.

"baca selengkapnya"............

Masjid kota baharu, Sumatra barat


"baca selengkapnya"............

Persawahan di bukit tinggi, Sumatra barat



Bukittingi Berpotensi Menjadi Objek Pelancongan Wisatawan Mancanegara
Setiap mendengar nama Bukittinggi,selalu terbayang bebukitan yang hijau,cuaca yang dingin, kota yang bersih,nasi kapau yang lezat, dan persawahan cabe merah keriting yang buat gemes,serta padi sawah yang menguning. Orang-orang yang tinggal di Bukittingi tampaknya adem ayem saja,tidak terpengaruh oleh krismon sekalipun. Pernah saya tanya seorang warga kampung yang tinggal menuai padi:Uni.terasa nda krismon di sini? Dia jawab tak terasa,karena setiap hari kami makan seperti biasa,tidak ada perubahan menu katanya.Wah,lain daerah lain kondisi. Di jawa dan sumatra bagian Selatan,pengaruh krismon terasa banget. Terlepas dari itu,Bukittinggi sebetulnya sudah mampu menjadi pusat wisatawan mancanegara bagi daerah Indonesia Barat. Dengan memegang status kota kembar dengan Seremban Malaysia, sebenarnya boleh membuka peluang untuk pengembangan sarana dan prasarana tempat pelancongan di Bukittinggi. Biarlah orang Seremban yang memodalinya,urang Bukittinggi yang melaksanakannya.Saat berkunjung ke Kebon Binatang Bukittinggi (KBB),saya merasa bahwa potensi KBB masih berpeluang maju. Sebab selain terdapat hewan-hewan yang begitu menarik, pihak manajemen KBB itu mengkombinasikannya dengan suasana persekitaran yang menonjolkan gaya hidup Minangkabau. Tapi betapa terkejut saya saat melihat gajah sedang meminta makanan dengan memamerkan belalainya,tiba-tiba ada pemuda nakal melemparkan sandal jepit,eh sang Gajah itu langsung mengambilnya dengan belalainya itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya.Wah saya,istri dan anak-anak menyesal tak dapat mencegah gajah itu dari memakan sandal jepit, dan merasa sebel pada pemuda nakal yang seenaknya aja memberi makan gajah dengan sandal jepit.Tampaknya pihak manajemen KBB itu kekurangan gairah untuk tetap melayani hewan-hewan yang berada di KBB itu,sehingga ada gajah yang memakan sandal jepit. Mungkin karena terlalu lapar. Pada saat itu tahun 2001,dan Turis-turis dari Jepang juga berdatangan ke KBB itu.Benteng Fort De Kock yang masih menarik dikunjungi oleh wisatawan, perlu sekali dipromosikan ke dunia luar. Benteng Fort De Kock di Bukittinggi,saya kira masih lebih baik daripada Benteng Portugis yang juga jadi tempat wisata di Bandar Hilir Melaka,Malaysia. Pasar Bawah Bukittinggi yang menyediakan berbagai barang-barang kerajinan yang menarik dengan harga-harga yang relatif murah,sungguh bisa jadi hal yang menarik perhatian para turis asing. Belum lagi Nasi Kapau yang menurut kabar umum sering disinggahi oleh Prof Dr Emil Salim sengaja untuk makan di situ. Kamipun selalu makan Nasi Kapau bila pergi ke Bukittinggi.Jam Gadang peninggalan Inggris sungguh tetap memikat. Ngarai Sianok yang begitu nikmat bila kita memandangnya,merupakan modal lain juga untuk menarik turis asing. Belum lagi Gua Jepang yang masih belum terungkap banyak,apa saja yang Jepang lakukan dengan Gua itu di saat jaman penjajahan dulu itu.Bukittinggi, kota yang curah hujannya paling tinggi di Indonesia,sepatutnya dikau yang memiliki gelar kota hujan itu bukannya Bogor. Tapi Bukittinggi tak akan iri pada Bogor,karena Bukittinggi dilambangkan sebagai kota adat Minangkabau. Siapa yang mau jaga tempat-tempat sejarahmu kalau bukan......urang minang sendiri.

"baca selengkapnya"............

Masjid along batang tebo, Jambi


"baca selengkapnya"............

Gunung kerinci, Jambi


"baca selengkapnya"............

Gunung tujuh, Jambi


"baca selengkapnya"............

Benteng marlborogh, Bengkulu


"baca selengkapnya"............

Nelayan di pantai bengkulu, Bengkulu


"baca selengkapnya"............

Senja di pantai, Bengkulu


"baca selengkapnya"............

Gunung dempo, Sumatra selatan


"baca selengkapnya"............

Goa putri,Sumatra selatan


"baca selengkapnya"............

Pantai putih, Sumatra selatan


"baca selengkapnya"............

Danau ranau, Sumatra selatan


"baca selengkapnya"............

Pantai punai, Bangka - belitung


"baca selengkapnya"............

Pantai parai, Bangka - belitung


"baca selengkapnya"............

Taman nasional Way kambas, Lampung


"baca selengkapnya"............

Danau lindu, Lampung


"baca selengkapnya"............

Pantai lampung, Lampung


"baca selengkapnya"............

Monumen Nasional, Jakarta


"baca selengkapnya"............

Perkampungan di Sunda kelapa, Jakarta


"baca selengkapnya"............

Senja di Sunda kelapa, Jakarta


"baca selengkapnya"............

Kebun teh Puncak,Jawa barat


"baca selengkapnya"............

Gunung salak, Jawa barat


"baca selengkapnya"............

Masjid Raya Al - Azhom Cirebon, Banten


"baca selengkapnya"............

Pantai marina semarang, Jawa tengah


"baca selengkapnya"............

Gunung merbabu, Jawa tengah


"baca selengkapnya"............

Telaga warna, Jawa tengah


"baca selengkapnya"............

Dataran tinggi dieng, Jawa tengah


"baca selengkapnya"............

Candi borobudur,jogjakarta


"baca selengkapnya"............

Gamelan tradisional,Jogjakarta


"baca selengkapnya"............

Candi prambanan,jogjakarta


"baca selengkapnya"............

Gunung limo pacitan,JAWA TIMUR


"baca selengkapnya"............

Gunung bromo,JAWA TIMUR


"baca selengkapnya"............

Gunung bromo,JAWA TIMUR


"baca selengkapnya"............

GUNUNG SEMERU


"baca selengkapnya"............

Senja di pantai Kuta, Bali


"baca selengkapnya"............